Cage:Jika Dianggap Ilegal,Lebih Baik Kami Mundur

BANDA ACEH – Anggota Fraksi Partai Aceh (PA) DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota di Aceh menyatakan akan mengundurkan diri apabila penyelesaikan sengketa PHP Kada Aceh oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengacu pada UUPA.Anggota Fraksi PA yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage mengatakan, jika penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Aceh tidak berpedoman pada UUPA, itu sama dengan menganggap keberadaan anggota Fraksi PA ilegal.

“Adanya partai lokal karena MoU Helsinki, lalu dituangkan dalam UU Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA. Jadi, keberadaan kami di DPRA, DPRK, serta beberapa bupati dan wali kota itu karena adanya Partai Aceh,” ujar Azhari Cage dihubungi portalsatu.com, Jumat, 17 Maret 2017 sore.

Azhari Cage menjelaskan, dalam UUPA diatur secara khusus dan jelas tentang Pilkada Aceh, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian hasil akhir. Bahkan, kata dia, pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh nomor urut 6 Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pun mendaftar berdasarkan aturan dalam UUPA. Yaitu, syarat dukungan minimal 15 persen kursi atau 16 persen lebih perolehan suara di DPR Aceh. Sementara jika mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku secara nasional, kata dia, harus ada 20 persen kursi dan 25 persen suara.

“Jadi, apabila MK tidak berpedoman pada UUPA dalam penyelesaian Pilkada Aceh, sama dengan menganggap keberadaan kami ilegal. Karena Pilkada Aceh kan berdasarkan UUPA,” kata Azhari Cage.“Jika MK memutuskan Pilkada Aceh dengan tidak mengacu pada UUPA, berarti MK dan negara menganggap keberadaan kami ilegal. Karena itu semua saling berkaitan. Jika dianggap ilegal, maka lebih baik kami mundur,” ucap dia lagi.

Azhari Cage kembali menegaskan, ia sebagai anggota DPR Aceh dari Fraksi PA siap mengundurkan diri. “Saya tidak main-main dalam hal ini, saya akan buktikan nanti. Saya juga akan buat surat pengunduran diri kepada pimpinan partai dan pimpinan DPR (Aceh). Kami ada di situ karena UUPA. Jika UUPA sudah tidak dianggap lagi oleh Pemerintah RI melalui MK, otomatis keberadaan kami ilegal,” tegasnya.Ia melanjutkan, pihaknya tidak mau dianggap ilegal, sehingga lebih baik mengundurkan diri. “Surat belum kita siapkan, karena beberapa persidangan masih berjalan di MK. Kita akan tunggu penyelesaian akhir (perkara PHP Kada) di MK seperti apa,” kata Azhari Cage menjawab portalsatu.com.

Ditanya apakah pengunduran diri itu sudah diputuskan dalam rapat PA, Azhari Cage mengatakan, “Belum, karena baru sebatas pembahasan di kalangan DPRA, DPRK, serta beberapa bupati dan wali kota dari Partai Aceh”.“Mungkin jika nanti demikian (apabila MK tidak mengacu UUPA dalam penyelesaian perkara PHP Kada Aceh), saya yakin kebijakan semua akan mengarah ke situ (mengundurkan diri). Dalam hal ini kita mempertahankan UUPA sebagai ruh atau lex specialis bagi Aceh,” ujar Azhari Cage.

Saat dihubungi, Azhari Cage mengaku pihaknya baru selesai menggelar pertemuan dengan Fraksi Gerindra DPR RI. “Kami juga sudah menggelar konferensi pers di gedung DPR RI lantai 17 ruang Fraksi Gerinda, terkait pernyataan mundur tersebut,” pungkasnya.[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Sumber : portalsatu.com

Share: